Berita

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan hari Rabu, 16 Juli 2025 di Jakarta, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran BPIW TA 2026. Rapat  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.  Ridwan Bae membuka rapat dengan menyampaikan pagu indikatif Kementerian PU yakni sebesar Rp70,86 triliun, dimana alokasi pagu indikatif BPIW Tahun 2026 adalah Rp52,87 miliar. Lebih lanjut wakil ketua Komisi V mendorong agar BPIW meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU.   “BPIW perlu meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, dan bendungan yang terintegrasi dengan pusat-pusat logistik dan UMKM,” tegas Ridwan Bae.   Diharapkan oleh Ridwan Bae bahwa hasil pembangunan kedepannya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak hanya memberi output tetapi juga memberi outcome atau mempunyai dampak luas.  Pada kesempatan yang sama, Bob melaporkan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi BPIW, terdapat 6 (enam) kegiatan BPIW yaitu pertama, menyusun Rencana Strategis Kementerian PU 5 Tahunan. Kedua,  menyusun dan mereviu RPIW di 38 Provinsi dan kawasan-kawasan strategis sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Ketiga, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian PU. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU. Kelima, penyusunan laporan kebermanfaatan infrastruktur PU tahunan. Keenam, penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian PU.  Lebih lanjut, Bob melaporkan “Kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 adalah Rp162.93 miliar. Dengan alokasi pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp52.87 miliar, maka masih ada kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 yang belum tertampung. Mengingat pagu indikatif seluruhnya merupakan belanja pegawai dan belanja operasional, Bob melaporkan masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung yakni Rp110.56 miliar. Selain untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, kebutuhan ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan utama BPIW,” ujar Bob. Kegiatan utama tersebut sangat penting untuk memenuhi arahan-arahan dari wakil ketua Komisi V DPR RI.  “Kami mohon saran, arahan, dan pendapat terhadap rencana kerja BPIW TA 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PU yang terintegrasi berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah serta bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” harap Bob.  Pada sesi pendalaman, Bob juga melaporkan tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) di 38 Provinsi yang saat ini dalam proses finalisasi reviu seiring adanya program-program baru pada RPJMN.  Ia menjelaskan bahwa RPIW disusun secara teknokratis dan melalui proses konsultasi serta konsolidasi berbagai aspirasi aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.   “Dalam RPIW, kami mengarahkan infrastruktur apa saja yang akan dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah atau mengejar ketertinggalan daerah. Namun untuk ke arah detail desain, kami akan memberikan rekomendasi dengan menghubungkan unit organisasi yang menangani jika terdapat kebutuhan penyusunan detail desain oleh daerah,” jelas Bob Arthur.  Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut dan sepakat bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing unit eselon I pada TA 2026 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi V DPR RI.  Turut mendampingi Kepala BPIW, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Hasna Widiastuti serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto (Fir/Tiara)